Banyuwangi, Blok-a.com – Menjelang penyusunan APBD 2027, Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta seluruh program pembangunan infrastruktur disusun berdasarkan skala prioritas. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi penurunan kemampuan fiskal daerah tahun depan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, usai rapat kerja bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027, Selasa (14/07/2026).
Fokus pada Kebutuhan Dasar Masyarakat
Patemo menegaskan, anggaran yang tersedia harus difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar warga di tengah proyeksi penurunan pendapatan daerah.
“SKPD kami minta menyusun program dan anggaran 2027 secara lebih rasional. Pembangunan infrastruktur harus berbasis skala prioritas agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat,” ucap Patemo.
Politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo itu berharap alokasi anggaran infrastruktur lebih diarahkan untuk menjaga fungsi fasilitas vital. Seperti perbaikan jalan berlubang, saluran air, irigasi pertanian, jembatan, dan fasilitas umum lain yang langsung bersinggungan dengan aktivitas masyarakat.
“Kami meminta DPU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, DPU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup untuk menunda program pembangunan fisik baru. Tujuannya agar keuangan daerah tetap stabil dan tidak mengalami defisit,” jelasnya.
Dororong Inovasi Sumber Pembiayaan
Selain efisiensi, Komisi IV juga mendorong Pemkab Banyuwangi melalui SKPD terkait untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan di luar APBD.
Beberapa opsi yang disarankan antara lain memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengakses anggaran Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, mengoptimalkan program CSR perusahaan, menerapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta memaksimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan infrastruktur akan berjalan sangat lama. Inovasi pembiayaan ini penting agar pembangunan bisa lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegas Patemo.
Proyeksi Anggaran 2027 Turun
Berdasarkan data KUA-PPAS APBD 2027, target pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,492 triliun. Angka ini turun 14,22 persen dibanding APBD 2026 sebesar Rp2,905 triliun.
Sementara itu, belanja daerah 2027 direncanakan Rp2,468 triliun atau turun 15,39 persen dari belanja 2026 sebesar Rp2,917 triliun.
Untuk belanja modal, angkanya diproyeksikan hanya Rp143,3 miliar. Jumlah ini 52,70 persen lebih kecil dibanding proyeksi 2026 sebesar Rp303 miliar.
“Dengan kondisi itu, pagu untuk infrastruktur hanya sekitar Rp65 miliar lebih. Dan sebagian besar akan dialokasikan untuk program rehabilitasi atau perbaikan, bukan pembangunan baru,” pungkasnya. (Kur)