Banyuwangi, blok-a.com – Polresta Banyuwangi menyiapkan skema pengendalian arus kendaraan angkutan barang sejak jalur kedatangan untuk mencegah antrean panjang menuju Pelabuhan Ketapang selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Strategi tersebut dipaparkan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol. Muharman Arta dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Pelabuhan ASDP Ketapang, Sabtu (21/11/2026).
Muharman menjelaskan, pengendalian arus akan dilakukan bertahap melalui penyekatan lintas wilayah sebelum kendaraan memasuki Banyuwangi agar jumlahnya sesuai dengan kapasitas pelayanan penyeberangan.
“Pengendalian tidak bisa hanya dilakukan saat antrean sudah terjadi. Kami menyiapkan rekayasa lalu lintas, pemilahan kendaraan besar, serta koordinasi dengan wilayah penyangga agar arus diatur sejak awal dan tidak terjadi penumpukan di jalan raya,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, PT ASDP Indonesia Ferry mengusulkan titik penyaringan kendaraan di wilayah hulu, seperti rest area KM 819A, Probolinggo, dan Besuki. Di titik tersebut, kendaraan akan diperiksa berdasarkan golongan, tujuan, kepemilikan tiket, serta aturan pembatasan angkutan barang yang saat ini masih menunggu pengesahan Surat Keputusan Bersama (SKB).
Di dalam wilayah Banyuwangi, kepolisian akan menerapkan mekanisme penundaan perjalanan (delay system) di Simpang Tiga Farly dan KP3. Kendaraan akan diarahkan terlebih dahulu ke sejumlah kantong parkir (buffer zone), meliputi kawasan Bulusan, Pusri, Sri Tanjung, Grand Watu Dodol, dan lahan alternatif Hermanto.
Khusus truk besar bersumbu tiga, terutama pengangkut bahan pokok, akan dipilah di lahan Hermanto dan diberi stiker nomor urut untuk mempermudah pengaturan antrean menuju dermaga.
Strategi ini mendapat penguatan dari Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono. Kakorlantas menegaskan bahwa buffer zone bukan satu-satunya solusi, sehingga pengaturan pola kedatangan dari wilayah hulu hingga pemanggilan ke dermaga harus terintegrasi, mengadopsi skema pengelolaan arus di Pelabuhan Merak.
Kapolda Jatim juga menginstruksikan pencatatan nomor urut kendaraan masuk dan keluar di setiap buffer zone serta pembentukan pos “Polisi Bersama Masyarakat” yang terhubung dengan kantong parkir.
Sementara itu, ASDP memproyeksikan kenaikan mobilitas masyarakat sekitar tiga persen selama periode Nataru. Oleh karena itu, ASDP bersama KSOP Tanjung Wangi menekankan pentingnya sinkronisasi pelepasan kendaraan dari buffer zone dengan ketersediaan slot kapal dan dermaga.
Rencana ini selanjutnya akan dimatangkan secara teknis oleh lintas instansi terkait. (Kur)






Media Sosial