Banyuwangi, Blok-a.com – Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Jawa Timur, pada Selasa (30/6/2026), untuk mempercepat penanganan kemacetan di area Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
Kunjungan kerja wakil rakyat Bumi Blambangan diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Dr. Ir. Nyono, S.T beserta jajaran. Pertemuan berlangsung hangat dan fokus membahas solusi kemacetan arus lalu lintas menuju pelabuhan.
Usulkan Jembatan Penghubung dari Bulusan
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, mendorong Dishub Jatim segera membangun akses baru berupa jembatan penghubung. Jembatan ini akan menghubungkan Buffer Zone atau kantong parkir kendaraan logistik di Kelurahan Bulusan menuju Pelabuhan LCT Ketapang.
“Kami berharap Dishub Jatim segera membangun jembatan penghubung dari kantong parkir Bulusan menuju Pelabuhan LCT yang menjadi kewenangannya. Alhamdulillah mereka merespon dan meminta ASDP untuk melakukan kajian,” kata Patemo.
Komisi IV juga mengusulkan perbaikan dermaga movable bridge (MB) agar bisa melayani kendaraan berat hingga kapasitas 50 ton secara bertahap.
“Untuk upgrading dermaga di Pelabuhan Ketapang akan segera dilakukan tahun ini,” jelasnya.
Selain itu, Dishub Jatim mendorong ASDP membangun Buffer Zone atau zona penyangga di sekitar Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo. Fungsinya sebagai rest area dan kantong parkir logistik, agar antrean tidak mengular di jalur utama saat mudik, cuaca buruk, atau penutupan penyeberangan.
“Buffer Zone sebaiknya dibangun sebelum Pelabuhan Ketapang. ASDP bisa bekerja sama dengan PTPN yang punya lahan di Desa Bangsring,” pungkas Patemo.
Pemkab Juga Ajukan Usulan ke Pusat
Masalah macet di jalur Pelabuhan Ketapang, terutama saat peak season, juga jadi perhatian Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Bupati mengajukan dukungan ke Kementerian Perhubungan, mulai pelebaran jalan menuju pelabuhan, penguatan kapasitas dermaga, hingga percepatan tol Besuki-Banyuwangi.
“Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk adalah gerbang utama konektivitas Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Perannya sangat strategis untuk mobilitas dan logistik nasional,” ujar Bupati Ipuk.
Usulan prioritas yang diajukan antara lain pelebaran jalan nasional menuju pelabuhan yang jadi titik rawan macet. Ruas yang diusulkan: Ketapang-Jembatan Sungai Selogiri, Watudodol-Jembatan Grand Watudodol, dan jalur nasional di Kecamatan Wongsorejo.
Langkah koordinasi ini diharapkan jadi awal percepatan pembenahan akses dan kapasitas Pelabuhan Ketapang, agar arus kendaraan logistik dan penumpang lebih lancar. (Kur)