Banyuwangi, Blok-a.com – Kunjungan wisata ke Kabupaten Banyuwangi sepanjang tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Dari paparan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tercatat jumlah wisatawan domestik meningkat dari 3,28 juta orang di tahun 2024 menjadi 3,50 juta orang di tahun 2025. Sementara untuk wisatawan mancanegara juga meningkat, dari 122,90 orang di tahun 2024 menjadi 166,99 orang di tahun 2025.
Namun demikian, peningkatan arus wisatawan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tempat pariwisata yang hanya terealisasi 31 persen dari target yang ditetapkan.
Kondisi ini menjadi perhatian Komisi III DPRD Banyuwangi saat melakukan pembahasan LKPJ Bupati Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2025.
“Jika melihat angka kunjungan wisata ke Banyuwangi tahun 2025 sangat luar biasa. Namun capaian penerimaan retribusi pariwisata masih jauh dari target yang ditetapkan yang hanya terealisasi sebesar 31 persen,” ungkap Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Febri Prima Sanjaya saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat Banggar, Senin (13/04/2026).
Politisi Partai Nasdem ini mengatakan, target penerimaan PAD dari retribusi tempat pariwisata tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp3,4 miliar hanya terealisasi sebesar Rp1,3 miliar.
“Penerimaan retribusi tempat wisata masih sangat jauh dari target yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi tanda tanya kami, bagaimana pengelolaa retribusi di tempat pariwisata itu. Apakah terjadi kebocoran yang sistematis?” imbuhnya.
Menindaklanjuti belum maksimalnya penerimaan retribusi tempat pariwisata, Komisi III DPRD Banyuwangi dalam waktu dekat berencana menggelar rapat kerja khusus dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta pelaku wisata.
“Untuk menindaklanjuti hal ini, Komisi III akan melakukan rapat kerja khusus dengan Dinas Pariwisata dan pengelola destinasi wisata dengan tujuan diskusi mengurai persoalan yang menjadi kendala di lapangan,” tegasnya.
Febri menambahkan, bahwa sistem e-ticketing pariwisata yang telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi belum termonitor dengan baik. Padahal sistem tersebut terintegrasi online dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang memungkinkan pencatatan data pengunjung dan retribusi secara real time.
“Sistem e-ticketing pariwisata ini belum maksimal dan belum termonitor dengan baik hingga saat ini. Kita akan cari tahu apakah sistem ini masih efektif atau tidak, dilain hal pelaksana tugas kepala dinasnya juga baru,” tutup Febri. (kur/ova)