Banyuwangi, Blok-a.com – Fraksi Golkar DPRD Banyuwangi masih mengkaji secara mendalam wacana divestasi saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk. Saham tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya masuk proyeksi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp2,5 triliun dalam KUA-PPAS APBD 2027 untuk pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Banyuwangi H. Muhammad Zainul Arifin mengatakan, hingga saat ini fraksinya belum mengambil sikap. Pembahasan masih berjalan untuk memastikan setiap keputusan tidak merugikan daerah.
“Sikap Fraksi Golkar masih menunggu. Saat ini kami melakukan kajian mendalam terhadap rencana penjualan saham di perusahaan tambang emas yang nantinya akan dijadikan Dana Abadi Daerah. Karena muaranya tetap untuk kepentingan masyarakat,” ujar Zainul Arifin saat dikonfirmasi, Rabu (05/08/2026).
Menurut Zainul, Fraksi Golkar tidak terburu-buru menentukan sikap. Kajian dilakukan secara komprehensif dari sisi hukum, pengelolaan keuangan publik, dan tata kelola aset daerah.
“Kami rasional saja. Kalau menolak divestasi dasarnya harus jelas. Kalau setuju, dasar hukum, kemampuan fiskal daerah, dan manfaat untuk publik juga harus jelas. Kajiannya harus tuntas dulu,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembentukan Dana Abadi Daerah memerlukan kehati-hatian tinggi. Sebab sumber dananya berasal dari aset publik yang bernilai strategis.
“Apakah sahamnya dijual seluruhnya atau sebagian, atau jika tidak dijual lalu apa yang didapat Banyuwangi, semua itu harus dikaji. Kemarin kita juga menerima dividen dari hasil RUPS PT Merdeka Copper Gold untuk tutup buku tahun 2025,” ungkap politisi asal Kecamatan Pesanggaran ini.
Selain membahas divestasi, Fraksi Golkar juga menginstruksikan anggotanya di Badan Anggaran untuk menelaah seluruh komponen dalam KUA-PPAS Tahun 2027.
Fraksi Golkar meminta agar alokasi anggaran lebih diprioritaskan pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Proporsi belanja aparatur juga harus dijaga agar ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik semakin besar.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” pungkas Zainul.
Dengan kajian yang masih berjalan, Fraksi Golkar menegaskan akan mengambil keputusan setelah seluruh aspek yuridis dan dampak fiskal terhadap PAD serta manfaat jangka panjang bagi Banyuwangi benar-benar dihitung secara matang. (Kur)