Banyuwangi, blok-a.com – Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyampaikan keprihatinan atas pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 1.600 tenaga kerja di PT INKA Banyuwangi.
Menurutnya, tidak dilanjutkannya kontrak ribuan pekerja tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan angka pengangguran dan pelemahan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Di PT INKA Banyuwangi terjadi pengurangan tenaga kerja sekitar 1.600 orang. Kontrak mereka tidak diperpanjang. Tentu ini sangat berdampak pada pengangguran dan ekonomi Banyuwangi,” ujar Made Cahyana usai melakukan kunjungan ke PT INKA bersama Komisi I DPRD, pada Jumat (04/09/2026).
Politisi PDI Perjuangan asal Kalipuro ini mendorong Pemkab Banyuwangi dan Pemerintah Pusat segera duduk bersama untuk mencari solusi atas kendala operasional yang dialami perusahaan BUMN tersebut.
“Harus ada langkah bersama antara Pemkab dan Pemerintah Pusat untuk mengurai persoalan yang selama ini menghambat operasional PT INKA,” imbuhnya.
Made menjelaskan, salah satu kendala utama adalah distribusi hasil produksi dari Banyuwangi ke pabrik induk PT INKA di Madiun.
“Setelah produksi, pengirimannya terkendala. Kalau lewat darat rawan pelanggaran ODOL. Kalau pakai kereta, tidak bisa melewati terowongan Mrawan,” ungkapnya.
Untuk itu, DPRD Banyuwangi berharap pemerintah pusat segera melakukan studi kelayakan. Studi itu diperlukan untuk memetakan kebutuhan, kesiapan infrastruktur, serta alternatif skema pengangkutan sarana perkeretaapian.
Dengan begitu, PT INKA Banyuwangi diharapkan bisa kembali berproduksi, menyerap tenaga kerja lokal, dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.
“Koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, pusat, industri, dan pemangku kepentingan harus dibangun. Tujuannya agar ekosistem industri perkeretaapian semakin terintegrasi, kompetitif, dan berkelanjutan,” pungkas Made Cahyana. (kur)