Probolinggo, blok-a.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM Probolinggo Raya (BEM PRO) bersama organisasi PMII, HMI, dan GMI menggelar aksi protes di depan kantor DPRD Kabupaten Probolinggo, Minggu (29/12/2024).
Mereka menentang keputusan pemerintah terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, serta kelangkaan pupuk yang dinilai merugikan petani.
Aksi unjuk rasa diawali dari Lapangan Pajarakan. Massa kemudian bergerak bersama menuju Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan tuntutan agar pemerintah segera mengatasi persoalan tersebut.
Kericuhan sempat terjadi saat mahasiswa mendesak masuk untuk berdialog langsung dengan anggota dewan.
Setelah negosiasi, beberapa anggota DPRD akhirnya menemui demonstran. Di antaranya Lukman Hakim dan Muchlis dari PKB, serta perwakilan Gerindra, PPP, dan NasDem.
Kritik Tajam Soal Anggaran dan Kenaikan Harga
Dalam mediasi, mahasiswa melontarkan kritik terhadap alokasi anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil.
Rozak, salah satu perwakilan mahasiswa, menyebut bahwa belanja pegawai dan barang di Kabupaten Probolinggo mencapai hampir 70% dari total APBD, jauh melampaui batas maksimal 40% yang ditetapkan dalam peraturan.
“Ini pelanggaran aturan. Masyarakat kecil diminta taat hukum, sementara mereka sendiri tidak. DPRD seharusnya mengawasi, bukan ikut melanggar,” tegas Rozak.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM yang memengaruhi harga kebutuhan pokok.
“Mereka berdalih barang pokok tidak dikenai pajak, tetapi distribusi barang menggunakan transportasi yang terdampak kenaikan BBM. Dampak domino ini sangat berat bagi rakyat kecil,” tambahnya.
Kelangkaan pupuk juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Rozak menuding ada permainan oknum dalam distribusi pupuk, sehingga pasokan di pasaran tidak mencukupi kebutuhan petani.
“Kami mendesak DPRD membentuk tim pengawas khusus dalam waktu satu minggu. Jika tidak ada hasil, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar,” ancamnya.
Ia pun mempertanyakan keseriusan anggota DPRD dalam menangani persoalan rakyat. “
Apa mereka hanya turun ke masyarakat untuk foto-foto saja? Kalau cuma begitu, kita juga bisa jadi DPR,” sindirnya.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa meminta DPRD menyatakan penolakan secara terbuka terhadap kebijakan kenaikan PPN.
“Kalau cuma mengangguk setuju, kami juga bisa. Bedanya, kami kalah nasib dan tidak punya uang. Janji dan sumpah jabatan itu akan ditagih di akhirat,” ucap Rozak.
Aksi ditutup dengan penyerahan pakta integritas kepada perwakilan DPRD sebagai bentuk komitmen. Namun, perwakilan dari fraksi PDI-P tidak hadir dalam mediasi tersebut.
Menanggapi tuntutan tersebut, Muchlis, Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa aspirasi mahasiswa akan dibahas dalam rapat paripurna internal.
“Kami akan melaporkan hasil ini kepada pimpinan DPRD. Setelah libur akhir tahun, kami akan menjadwalkan rapat untuk membahas poin-poin tuntutan ini. Kami berkomitmen mengawal aspirasi ini sesuai prosedur,” ujarnya.
Muchlis juga menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa selaras dengan program kerja pemerintah daerah.
“Kami berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi kami ke depan,” tutupnya.(jon/lio)