Banyuwangi, blok-a.com – Sehari setelah aksi unjuk rasa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima audiensi para sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER). Pertemuan digelar di Ruang Rapat Minak Jinggo, Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (15/10/2026) sore.
Pertemuan yang berlangsung gayeng tersebut membahas persoalan utama yang dikeluhkan para sopir, yakni kemacetan yang kerap terjadi di jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang.
Audiensi turut dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekda Banyuwangi Suyanto Wospo Tondo Wicaksono, Ketua KSOP Tanjungwangi Kolonel Mar. Amrul Adriansyah, Department Head Operasional dan Teknik Armada ASDP Ketapang Didi Juliansah, perwakilan Pelindo, serta jajaran terkait lainnya.
Sebelumnya, para sopir menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Banyuwangi pada Rabu (14/10/2026) dan meminta bertemu langsung dengan Bupati. Permintaan tersebut kemudian difasilitasi melalui audiensi hari ini.
Dalam pertemuan itu, seluruh pihak saling terbuka menyampaikan persoalan di lapangan dan mencari solusi bersama sesuai kewenangan masing-masing instansi. Hasilnya, disepakati beberapa komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan dan kelancaran transportasi penyeberangan.
Di antaranya pemberlakuan time table penyeberangan secara tepat waktu. Apabila terdapat pelanggaran jadwal, akan diberikan teguran dan penalti oleh KSOP.
Selain itu, disepakati adanya kompensasi dari pengelola pelabuhan jika keberangkatan mengalami keterlambatan lebih dari 12 jam di Pelabuhan ASDP Ketapang, khususnya yang disebabkan faktor non-alam atau cuaca.
Di samping tiga hal tersebut, kedua belah pihak juga menyepakati enam poin komitmen lainnya.
Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan para pengemudi telah menyampaikan secara langsung kondisi yang mereka alami di lapangan saat terjadi kemacetan.
“Alhamdulillah, melalui pertemuan ini semua saling terbuka. Ada solusi yang dihasilkan dan nantinya kita lanjutkan dengan kebijakan-kebijakan yang berdasarkan aspirasi masyarakat,” kata Ipuk.
Usai pertemuan, Ipuk langsung mengirim surat kepada Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Surat tersebut berisi sejumlah usulan untuk mengatasi persoalan di Pelabuhan Ketapang, di antaranya pelebaran jalan nasional menuju Pelabuhan Ketapang serta percepatan pembangunan dermaga di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk.
Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah bersurat ke Kementerian Perhubungan terkait permohonan penambahan kapal berukuran besar pada lintasan penyeberangan Jawa–Bali.
“Upaya ini semua kita lakukan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kita mohon support ke provinsi dan kementerian agar ada solusi yang diberikan,” ujar Ipuk.
Sementara itu, perwakilan GAPIBER, Muhlasin (39), mengaku lega setelah audiensi tersebut menghasilkan kesepakatan yang diharapkan.
“Alhamdulillah, kita pulang membawa hasil dan bisa memberi kabar bahagia ke teman-teman jika sudah ada kesepakatan. Terima kasih banyak, Ibu Bupati, atas dukungannya,” ujarnya. (Kur)
