Banyuwangi blok-a.com – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Banyuwangi menyoroti tingginya angka pengangguran di Bumi Blambangan yang dinilai belum sejalan dengan capaian pertumbuhan ekonomi daerah.
Sorotan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat, Yuliawan Bambang Sukiyanto, saat membacakan Pandangan Umum (PU) atas pengajuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Banyuwangi dalam rapat paripurna, pada Kamis (25/09/2026).
Menurut Yuliawan, berdasarkan kajian internal Fraksi Demokrat, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2025 masih belum berkualitas. Hal itu terlihat dari nilai Incremental Labour Output Ratio (ILOR) yang berada di angka negatif, yakni minus 0,003.
“Nilai ILOR menggambarkan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nilai negatif ini menandakan adanya kecenderungan jobless growth atau penurunan kesempatan kerja, di mana peningkatan output APBD tidak diikuti penyerapan tenaga kerja yang memadai,” jelasnya.
Yuliawan menegaskan, klaim pemerintah daerah mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan merata belum sepenuhnya terwujud. Saat ini, penikmat pertumbuhan ekonomi masih didominasi kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas.
Kondisi tersebut diperkuat data penurunan pengangguran yang justru melambat ketika ekonomi diklaim tumbuh tinggi. Pada 2024, jumlah pengangguran berkurang 6.114 orang saat ekonomi tumbuh 4,68 persen. Namun pada 2025, saat ekonomi tumbuh lebih tinggi menjadi 5,65 persen, pengangguran hanya berkurang 1.608 orang.
Tak hanya itu, sekitar 7 dari 10 pekerja di Banyuwangi masih menggantungkan hidup pada sektor informal.
“Mereka sangat rentan dengan pendapatan tidak stabil, produktivitas rendah, tanpa perlindungan sosial yang memadai, tidak ada jenjang karier, dan sewaktu-waktu bisa kehilangan penghasilan. Kami berharap kondisi ini diperbaiki secara bertahap oleh eksekutif,” paparnya.
Selain masalah ketenagakerjaan, Fraksi Demokrat juga menyoroti anomali tata kelola keuangan daerah. Banyuwangi tercatat memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 118,4 triliun, terbesar ke-8 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Namun, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada di urutan ke-12.
“Mestinya besarnya skala ekonomi berbanding lurus dengan besaran PAD. Ini menunjukkan ada anomali. Kita tidak perlu ragu belajar ke daerah lain yang lebih baik mengelola APBD, agar kapasitas fiskal kita tidak jatuh pada kategori rendah sebagaimana tertuang dalam Permenkeu Nomor 97 Tahun 2025,” tandasnya.
Fraksi Demokrat juga mengkritisi pergeseran alokasi belanja daerah. Pada 2025, proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik terealisasi 44,46 persen atau melampaui batas minimal 40 persen sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
Namun pada Perubahan APBD 2026, proporsi belanja infrastruktur pelayanan publik justru diproyeksikan turun menjadi 36,12 persen.
“Mengapa proporsinya justru turun? Hal ini berisiko mengurangi kualitas pelayanan kepada rakyat. Apakah rancangan Perubahan APBD 2026 ini lebih condong melayani birokrasi pemerintahan dibanding meningkatkan kesejahteraan masyarakat?” kritik Yuliawan. (Kur).