Banyuwangi, Blok-a.com – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan Nota Pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, pada Rabu (08/07/2026) di Gedung DPRD Banyuwangi.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Michael Edy Hariyanto dan dihadiri Wakil Bupati H. Mujiono, Sekda Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, jajaran Staf Ahli, Kepala SKPD, Camat, Lurah, serta anggota dewan lintas fraksi.
Dalam penyampaiannya, Bupati Ipuk menyebut tantangan utama penyusunan APBD 2027 adalah terbatasnya ruang fiskal daerah. Kebutuhan belanja terus naik, terutama untuk layanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Namun di sisi lain, pertumbuhan pendapatan tidak selalu sejalan dengan kenaikan kebutuhan tersebut.
“Karena itu kebijakan fiskal yang hati-hati dan tepat sasaran harus jadi dasar kita. APBD bukan hanya dokumen keuangan, tapi juga arah pembangunan Banyuwangi ke depan,” ujar Bupati Ipuk.
Ia menegaskan APBD 2027 harus mampu mengantisipasi risiko fiskal agar stabilitas keuangan daerah tetap terjaga.
Proyeksi Ekonomi dan Tema Pembangunan 2027
Dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global, nasional, dan Provinsi Jawa Timur, Pemkab memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Banyuwangi 2027 sebesar 5,41 persen.
Indikator lain yang diproyeksikan:
- IPM: 75,87
- Indeks Gini: 0,306
- Penduduk miskin: 5,77 persen
- Indeks Reformasi Birokrasi: 97
“Harapannya perekonomian daerah terus membaik dan berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Kami akan optimalkan semua sumber daya yang ada secara efektif dan akuntabel,” jelas Ipuk.
Tema pembangunan 2027 ditetapkan “Penguatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Lokal Berbasis Hilirisasi dan Pariwisata Berkelanjutan yang Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat”.
Bupati Ipuk memaparkan, target pendapatan daerah 2027 diproyeksikan Rp2,492 triliun. Angka ini turun 14,22 persen dibanding APBD 2026 sebesar Rp2,905 triliun.
Rinciannya:
- PAD: Naik menjadi Rp898,8 miliar dari Rp800,8 miliar di 2026
- Pendapatan Transfer: Turun jadi Rp1,543 triliun dari Rp2,054 triliun
- Lain-lain Pendapatan Sah: Tetap Rp50,170 miliar
Sementara target belanja daerah 2027 direncanakan Rp2,468 triliun, turun 15,39 persen dari Rp2,917 triliun di 2026.
Untuk pembiayaan netto diperkirakan minus Rp23,383 miliar. Penerimaan pembiayaan ditarget Rp2,545 triliun dari estimasi SILPA dan rencana divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,568 triliun untuk cicilan pokok dan pembentukan dana abadi daerah.
“Penjelasan lebih detail akan kita bahas bersama di rapat Pansus, Banggar, dan Komisi DPRD. Semoga segera bisa disepakati untuk kepentingan masyarakat Banyuwangi,” pungkas Bupati Ipuk. (Kur)