Banyuwangi, Blok-a.com – Kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banyuwangi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren positif. Hingga triwulan II atau enam bulan pertama 2026, realisasi PAD Banyuwangi telah mencapai 49,55 persen atau setara Rp396,7 miliar dari target Rp800,8 miliar.
Plt. Kepala Bapenda Banyuwangi, Samsudin, menyebut capaian ini sudah melampaui standar nasional. Secara umum, target ideal PAD di triwulan I sebesar 15 persen dan triwulan II 40 persen dari target APBD.
“Jika melihat realisasi PAD Banyuwangi di triwulan II sudah 49,55 persen. Artinya melebihi ekspektasi dan standar capaian ideal secara umum,” ujar Samsudin, Kamis (02/07/2026).
PAD selama enam bulan pertama 2026 berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- Pajak Daerah: Terealisasi Rp231,6 miliar atau 51,75 persen dari target Rp447,8 miliar.
- Retribusi Daerah: Terealisasi Rp136 miliar atau 46,31 persen dari target Rp293,7 miliar.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Terealisasi Rp20,5 miliar atau 82,48 persen dari target Rp24,9 miliar.
- Lain-lain PAD yang Sah: Terealisasi Rp8,4 miliar atau 24,70 persen dari target Rp34,3 miliar.
Target Naik, Nilai Rupiah Tetap Bertambah
Samsudin menjelaskan, target pajak daerah 2026 memang lebih besar dibanding 2025. Tahun 2025 target Rp375 miliar, sementara 2026 naik menjadi Rp447,8 miliar atau naik sekitar 80 persen.
“Kalau dibanding tahun lalu, realisasi YoY 2025 di angka 57,69 persen. Tahun ini 51,75 persen. Kenapa persentasenya lebih kecil karena targetnya naik besar. Tapi kalau nilai rupiahnya, tahun ini justru lebih besar,” jelasnya.
Penopang utama pajak daerah masih dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) penerangan jalan umum, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBB Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB).
Untuk PBB P2, realisasinya sudah 51,91 persen atau Rp30,6 miliar dari target Rp59 miliar. “Tingkat kepatuhan masyarakat untuk PBB masih cukup baik,” ungkap Samsudin.
Realisasi retribusi daerah belum maksimal karena potensi belum digali optimal. Selain itu, Pemkab Banyuwangi lebih fokus pada pelayanan masyarakat sehingga banyak retribusi yang dibebaskan, terutama di sektor kesehatan pasca terbitnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
“Target retribusi di Dinas Kesehatan tidak pernah terpenuhi. Capaian hanya sekitar 50 persen dari target karena banyak keringanan yang diberikan pemerintah daerah,” bebernya.
Ke depan, Bapenda akan memaksimalkan penerimaan PAD melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi di sisa tahun berjalan.
“Mulai Juli ini akan kita genjot penerimaan PAD. Fokus utama tetap di sektor pajak daerah dan retribusi daerah, apalagi target tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya,” pungkas Samsudin. (Kur)