Rampungkan Pembahasan Raperda Pendidikan, Pansus IV DPRD Banyuwangi Tekankan Perda Harus Berdampak Nyata

Pansus IV DPRD Banyuwangi saat merampungkan finalisasi pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekda Pemkab Banyuwangi, Rabu (18/11/2026) (foto: blok-a.com/Kuryanto)
Pansus IV DPRD Banyuwangi saat merampungkan finalisasi pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekda Pemkab Banyuwangi, Rabu (18/11/2026) (foto: blok-a.com/Kuryanto)

Banyuwangi, blok-a.com – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banyuwangi merampungkan finalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Finalisasi diputuskan dalam rapat kerja Pansus IV bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi, pada Rabu (18/11/2026).

Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto menyampaikan, seluruh anggota Pansus dari lintas fraksi dan eksekutif telah menyepakati hasil pencermatan dan penyempurnaan seluruh materi Raperda dimaksud.

Untuk mendapatkan masukan, pendapat maupun saran, Pansus mengundang seluruh lembaga pendidikan baik formal maupun non formal dengan harapan Perda yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat utamanya terkait pendidikan.

“Seluruh materi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus dan pihak eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai masukan, saran dan pendapat dari stakeholder terkait, termasuk adanya muatan lokal yang masuk,” ujar Yuliawan panggilan akrab Politisi Partai Demokrat ini.

Raperda ini disusun untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, merata, adaptif, serta memberikan payung hukum yang komprehensif bagi kebijakan pendidikan di Banyuwangi.

“Substansi dari Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini lebih kepada penyesuaian aturan dengan perkembangan regulasi sistem pendidikan nasional khususnya terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah,” paparnya.

Yuliawan menjelaskan, Raperda Penyelenggaraan Pendidikan terdiri dari XV BAB 114 Pasal. Ruang lingkup yang diatur antara lain hak dan kewajiban pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat, jalur dan jenjang pendidikan, pengelolaan, bahasa pengantar, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

Kemudian sarana prasarana, evaluasi dan sertifikasi, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Selain pengaturan penyelenggaraan pendidikan, Raperda tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk pengaturan bantuan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

“Pembahasan terkait dengan ruang lingkup pendanaan pendidikan pada Pasal 98 cukup alot hingga gonta ganti diksi karena kita ingin memastikan bahwa Pasal ini benar-benar bisa memberikan dampak baik bagi dunia pendidikan di Banyuwangi,” tegasnya.

Salah satu poin penting dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan ini adalah cakupan pengaturannya yang tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta maupun sekolah di bawah naungan Kemenag.

“Keterlibatan sekolah swasta menjadi aspek penting untuk mendorong pemerataan perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan,” tutup Yuliawan. (Kur)

Jurnalis Umum blok-a.com yang fokus di berbagai isu, seputar politik, hukum, kriminal, sosial, bencana, dan berbagai kegiatan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.