Banyuwangi, blok-a.com – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Banyuwangi telah merampungkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Finalisasi dilakukan melalui rapat kerja bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Selasa (17/11/2026).
Ketua Pansus II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari, S.E, menyampaikan pembahasan Raperda dari awal hingga akhir berjalan lancar. Pansus bersama eksekutif telah membahas dan menyepakati pasal demi pasal maupun ayat demi ayat materi raperda.
Meski demikian, masih ada yang perlu disempurnakan. Pansus belum mendapatkan masukan maupun rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
“Masih ada yang perlu disempurnakan namun kami belum mendapatkan masukan maupun rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur karena SE Gubernur yang baru, konsultasi rancangan peraturan daerah harus disertai surat Sekda,” ucap Inayanti saat dikonfirmasi awak media, Rabu (18/11/2026).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah pada awalnya terdiri dari 14 BAB 134 Pasal. Namun dalam proses pembahasan ada beberapa ayat yang akan dihapus atau didrop, yakni yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi.
“Ayat yang mengatur tentang ketentuan yang membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila batas waktu 15 hari tersebut terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi karena tidak lagi diatur dalam Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,” jelasnya.
Inayanti menegaskan, dalam setiap rapat kerja pihaknya fokus terhadap pembahasan setiap klausul dalam Raperda guna memastikan substansi yang diatur selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
“Dalam pembahasan Raperda ini, kami tidak ingin ada klausul yang berbenturan dengan peraturan diatasnya, sehingga semua yang diatur dan adanya muatan lokal yang masuk harus dicek, apakah sudah selaras dan mengikuti peraturan diatasnya,” tegasnya.
Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah ini juga mengatur tentang pembagian peran antara Bapemperda di lembaga legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan produk hukum daerah.
“Raperda ini juga mengatur peran Bapemperda maupun Bagian Hukum pemkab karena produk hukum daerah itu ada berbentuk Peraturan yakni Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, dan juga ada peraturan yang berbentuk penetapan seperti Keputusan DPRD, Keputusan Bupati, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD,” papar dia.
Urgensi penyusunan Raperda dimaksud terletak pada kebutuhan untuk membangun landasan hukum dan tata kelola yang jelas, tertib, seragam, transparan serta akuntabel dalam pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Banyuwangi.
Raperda ini merupakan regulasi daerah yang ditujukan untuk mengatur mekanisme, tahapan dan standar penyusunan produk hukum daerah dan memastikan produk hukum daerah tidak saling tumpang tindih serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. (Kur)
