Banyuwangi blok-a.com – Fraksi Gerindra DPRD Banyuwangi mewanti-wanti pemerintah daerah agar tidak asal kebut proyek fisik di sisa tahun anggaran. Dengan waktu efektif yang hanya tersisa sekitar tiga bulan, kualitas pekerjaan dikhawatirkan dikorbankan.
Peringatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Kamis (24/09/2026). Pandangan Fraksi Gerindra dibacakan langsung oleh juru bicaranya, Drs. H. Suprayogin.
Dalam paparannya, Gerindra mencatat ada pergeseran postur APBD. Pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 justru terkoreksi turun 0,66 persen atau sekitar Rp 19,17 miliar menjadi Rp 2,886 triliun. Koreksi ini disebabkan dana transfer dari pusat yang susut 3,46 persen atau sekitar Rp 71,02 miliar.
Di sisi lain, PAD ditargetkan naik 6,48 persen atau Rp 51,85 miliar menjadi Rp 852,7 miliar. Gerindra menilai target tersebut cukup optimistis, namun harus dicapai dengan cara yang benar.
“Jangan sampai kenaikan PAD dicapai dengan menaikkan pajak dan retribusi yang membebani UMKM dan warga kecil. Harus lewat optimalisasi potensi yang terukur, penagihan yang efisien, serta ekstensifikasi yang jelas,” kata Suprayogin, pada Jumat (25/09/2026).
Gerindra juga meminta Pemkab mulai serius memperkuat kemandirian fiskal. Turunnya transfer pusat harus dimaknai sebagai alarm, sehingga Banyuwangi perlu menyiapkan strategi mitigasi sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar program prioritas tetap berjalan meski ada gejolak fiskal nasional.
Sementara dari sisi belanja, plafon belanja daerah naik 7,46 persen atau Rp 217,7 miliar menjadi Rp 3,135 triliun. Menurut Gerindra, tambahan belanja ini wajib difokuskan pada belanja mandatory seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta upaya percepatan penurunan kemiskinan dan stunting.
Isu paling disorot Gerindra adalah pelaksanaan proyek fisik. Di akhir tahun anggaran seperti sekarang, banyak proyek pemberdayaan yang dikebut. Gerindra meminta agar orientasinya bukan sekadar selesai, tapi bermutu.
“Jangan sampai karena mengejar serapan, hasilnya mangkrak atau asal jadi. Sisa waktu ini harus dipakai untuk memastikan pekerjaan tepat waktu dan berkualitas,” tegasnya.
Tak kalah penting, Gerindra juga menyoroti SiLPA yang melonjak drastis. Dari sebelumnya hanya sekitar Rp 57 miliar, kini SiLPA naik Rp 262,51 miliar menjadi Rp 319,88 miliar. Lonjakan ini dinilai menjadi indikator lemahnya perencanaan anggaran 2025 dan rendahnya serapan di sejumlah SKPD.
Fraksi Gerindra pun mendesak TAPD untuk mengevaluasi SKPD penyumbang SiLPA terbesar dan memastikan penggunaannya benar-benar untuk kegiatan strategis dan mendesak, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2025.
“Kami di Fraksi Gerindra siap mengawal pembahasan P-APBD 2026 secara detail, terbuka, dan sesuai aturan, agar setiap rupiah APBD kembali untuk kesejahteraan warga Banyuwangi,” tutup Suprayogin.
