Banyuwangi, blok-a.com – Aksi blokade pintu keluar Pelabuhan Ketapang oleh puluhan sopir truk logistik berbuntut usulan pembentukan Posko Pengaduan. Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mendorong ASDP bersama stakeholder pelabuhan segera membuka posko tersebut sebagai saluran resmi keluhan pengguna jasa.
Made mengatakan ide itu muncul usai dirinya turun langsung ke lapangan untuk memediasi aksi sopir yang terjadi pada Sabtu (26/09/2026) sore.
“Saya melihat langsung kondisinya, turun menemui teman-teman sopir untuk mendengarkan aspirasinya. Kemudian kita mediasikan dengan para stakeholder,” ujar Made, Minggu (27/09/2026).
Dari pertemuan itu, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, terungkap beberapa persoalan yang selama ini dikeluhkan sopir di lapangan. Salah satunya dugaan adanya praktik pemilihan kapal yang tidak merata, serta isu cashback yang diduga ikut memperlambat layanan.
“Itu jadi salah satu faktor penghambat. Makanya tadi kita sampaikan ke ASDP untuk ditertibkan dan ditegaskan, karena itu pemicunya,” tandas Made.
Menurutnya, Posko Pengaduan sangat diperlukan agar setiap keluhan tidak berujung pada aksi protes. Dengan adanya posko, setiap laporan dari pengguna jasa bisa ditampung, dicek kebenarannya, dan segera dicarikan solusinya oleh pihak terkait.
Diketahui, aksi pemblokiran oleh sopir truk tronton terjadi pada Sabtu lalu mulai pukul 14.00 hingga 20.00 WIB. Sehingga mengakibatkan arus lalu lintas menuju dan keluar Pelabuhan Ketapang lumpuh.
“Bahkan kemacetan mengular hingga beberapa kilometer,” sambungnya.
Made menambahkan, aksi tersebut dilatarbelakangi kekecewaan sopir logistik. Mereka memprotes kembali digunakannya dermaga LCM dan MB IV untuk kendaraan kecil, padahal sebelumnya diharapkan dua dermaga itu dikhususkan bagi kendaraan logistik besar agar antrean lebih lancar. (Kur)
