Banyuwangi, blok-a.com – Nota pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 resmi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, yang digelar pada Senin (09/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyanto didampingi Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah dan Ruliono, S.H. Seluruh anggota dewan dari lintas fraksi mengikuti rapat tersebut. Turut hadir Wakil Bupati H. Mujiono, Sekretaris Daerah, Asisten Bupati, Staf Ahli beserta jajaran Kepala SKPD, Camat dan Lurah.
Nota pengantar dibacakan Wakil Bupati Mujiono mewakili Bupati Banyuwangi. Ia menjelaskan, penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan secara cermat arah perkembangan pendapatan daerah. Baik dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, maupun pendapatan daerah yang sah lainnya. Penyusunan juga memperhatikan kondisi makro ekonomi dan upaya pencapaian sasaran-sasaran Pembangunan Daerah di tahun 2027.
Menurutnya, tantangan utama dalam penyusunan APBD 2027 adalah keterbatasan ruang fiskal daerah. Kebutuhan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Terutama untuk pembiayaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi lokal.
“Pertumbuhan pendapatan daerah tidak selalu mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan tersebut. Akibatnya, ruang fiskal yang tersedia menjadi semakin sempit. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi fondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera,” ucap Wabup Mujiono di hadapan rapat paripurna.
Ia menyebut, kondisi APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2027 dipengaruhi setidaknya oleh tiga faktor.
Pertama, indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran.
Kedua, langkah-langkah kebijakan dan administratif yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah.
Ketiga, berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku, dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik di bidang ekonomi maupun non ekonomi.
Untuk Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan kalkulasi secara cermat. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada kisaran 5,41 persen, persentase penduduk miskin pada kisaran 5,77 persen, Indeks Pembangunan Manusia pada kisaran 75,87, dan Indeks Reformasi Birokrasi diproyeksikan 97.
“Kinerja positif tersebut merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,” terangnya.
Dari sisi pendapatan, lanjut Wabup Mujiono, Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp2,444 triliun. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp850,8 miliar, Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1,543 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp50,170 miliar.
Sementara itu, komposisi belanja daerah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,420 triliun.
Dia menjelaskan, permasalahan utama pada sisi belanja adalah tingginya tingkat kebutuhan yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal yang dimiliki daerah. Karena itu, penentuan besaran belanja daerah perlu disusun secara selektif sesuai dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
“Kebijakan Umum Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2027 diarahkan sebagai instrumen countercyclical untuk meredam guncangan ekonomi. Sekaligus terus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Terkait pembiayaan, Wabup Mujiono mengatakan, pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik di tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan daerah, selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan yang selanjutnya disebut pembiayaan netto, diupayakan dialokasikan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp45,32 miliar yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp68,416 miliar.
“Eksekutif berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lancar dan dilandasi dengan semangat untuk bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” pungkas Wabup Mujiono. (kur)
