Banyuwangi blok-a.com – Sebanyak 4.785 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Banyuwangi masih menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah pusat. Mereka berharap dapat beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu pada 2027.
Namun harapan tersebut belum menemui kepastian. Pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Selama juknis belum terbit, jumlah pegawai yang bakal diangkat maupun skema prioritasnya belum bisa dipastikan.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli mengatakan, Pemkab belum dapat mengambil langkah lebih jauh sebelum regulasi teknis dari pemerintah pusat diterbitkan.
“Kami masih menunggu juknis dari pemerintah pusat. Jadi, sampai saat ini belum dipastikan berapa jumlah PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi penuh waktu,” kata Ilzam kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data BKPP Banyuwangi, ribuan PPPK Paruh Waktu tersebut tersebar di berbagai sektor pelayanan publik. Tenaga teknis menjadi kelompok terbesar dengan 2.992 pegawai yang tersebar di berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kemudian tenaga pendidik atau guru sebanyak 1.535 orang, dan tenaga kesehatan sebanyak 258 orang.
Keberadaan mereka berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena itu, perubahan status kepegawaian tidak hanya menyangkut kepastian karier, tetapi juga keberlangsungan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.
Ilzam menambahkan, berdasarkan informasi awal dari Kemenpan-RB, kebijakan transformasi status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu dirancang untuk menjangkau berbagai profesi pelayanan publik. Cakupannya meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran (damkar), personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga medis, hingga tenaga pelaksana lainnya.
“Kebijakan tersebut menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi para pegawai yang selama ini mendukung pelayanan publik di berbagai sektor strategis,” imbuhnya
Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap menunggu aturan teknis resmi agar pemerintah daerah memiliki landasan yang jelas dalam menentukan mekanisme, persyaratan, serta tahapan perubahan status kepegawaian.
Di tengah ketidakpastian itu, muncul informasi yang cukup melegakan bagi para pegawai. Yakni, peluang untuk tetap mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2027 meskipun nantinya telah berstatus PPPK Penuh Waktu.
Ilzam menyebut, berdasarkan informasi sementara yang diterima dari Kemenpan-RB, perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu tidak serta-merta menutup kesempatan pegawai untuk mengikuti seleksi CPNS. Pegawai yang nantinya beralih status tetap memiliki peluang mengikuti seleksi tersebut sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini ketentuan sementara yang kami dapat dari Kemenpan-RB,” tegasnya.
Ketentuan tersebut masih perlu dicermati lebih lanjut melalui regulasi resmi, terutama terkait persyaratan peserta, mekanisme seleksi, serta konsekuensi kepegawaian apabila PPPK dinyatakan lolos seleksi CPNS.
Sementara itu Yogo, salah seorang pegawai PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Banyuwangi yang ditempatkan di Pasar Daerah berharap, semoga pengangkatan menjadi PPPK Penuh Waktu dapat direalisasikan di awal 2027.
“Dari informasi yang beredar, klaster tenaga pendidik yang didahulukan, baru menyusul tenaga teknis. Kami berharap janji dari pusat ini bisa terealisasi,” harap Yogo.
Bagi ribuan tenaga PPPK Paruh Waktu, kepastian perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu sangat dinantikan. Namun, harapan tersebut masih bergantung pada terbitnya regulasi dari pemerintah pusat. (Kur).
