Banyuwangi, blok-a.com – Delapan desa persiapan hasil pemekaran di Kabupaten Banyuwangi dinilai sudah siap melangkah ke tahap berikutnya. Penilaian itu datang setelah tim Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun langsung mengecek kesiapan di lapangan dan memberikan apresiasi atas kelengkapan persiapannya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Nanin Oktaviantie mengatakan, pengecekan provinsi meliputi kesiapan kantor desa, pembagian aset desa, hingga kejelasan batas wilayah.
Dari delapan desa yang diusulkan, provinsi mengambil dua desa sebagai sampel pengecekan, yakni desa hasil pemekaran dari Desa Ketapang dan Desa Macan Putih. Hasilnya, seluruh aspek yang diperiksa dinyatakan telah memenuhi persiapan.
“Alhamdulillah, dari provinsi mengapresiasi karena delapan desa ini dinilai sudah siap. Mulai dari kantor, pembagian aset, hingga batas-batas wilayah sudah menjadi bagian dari persiapan,” ujar Nanin, Selasa (10/11/2026).
Proses pemekaran ini sendiri telah bergulir sejak 2023. Usulannya datang dari masyarakat dan diproses berdasarkan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, serta ketentuan administratif lainnya. Wilayah pengusul tersebar di delapan kecamatan, di antaranya Kalipuro, Kabat, Blimbingsari, dan Purwoharjo.
Kini, setelah nomor register dari Gubernur Jawa Timur terbit, Pemkab Banyuwangi tengah memproses penerbitan surat keputusan (SK) penjabat (Pj) kepala desa untuk delapan desa persiapan tersebut.
“Nomor register dari gubernur sudah keluar. Beberapa camat juga sudah mengajukan nama-nama untuk Pj di delapan desa pemekaran. Sekarang masih kami proses pengajuan SK-nya ke Bagian Hukum Pemkab Banyuwangi,” jelas Nanin.
Meski sudah mengantongi nomor register dan dinyatakan siap, delapan desa tersebut belum otomatis menjadi desa definitif. Masih ada tahapan evaluasi yang harus dilalui.
Pemkab Banyuwangi nantinya akan membentuk tim evaluasi untuk menilai perkembangan masing-masing desa persiapan. Evaluasi terhadap kinerja Pj kepala desa dan kelayakan desa akan dilakukan setiap enam bulan sekali.
Menurut Nanin, sosok Pj kepala desa menjadi penentu penting keberhasilan pemekaran. Karena itu, camat diminta mengusulkan figur yang benar-benar memiliki kemampuan dan kompetensi dalam mengelola pemerintahan desa.
“Kalau dalam evaluasi ternyata desa persiapan tersebut belum layak untuk ditetapkan menjadi desa definitif, maka bisa dikembalikan lagi ke desa induk. Karena itu, kami meminta camat mengusulkan Pj yang benar-benar kompeten,” tegasnya.
Dengan demikian, penetapan delapan desa pemekaran di Banyuwangi tidak hanya ditentukan kesiapan administrasi dan kewilayahan, tetapi juga kinerja pemerintah desa persiapan dalam memenuhi seluruh persyaratan menuju desa definitif. (Kur).
