Banyuwangi, blok-a.com – Komisi I DPRD Banyuwangi langsung tancap gas, pasca rapat kerja bersama Badan Musyawarah (BANMUS) terkait tahapan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto mengatakan pihaknya hadirkan enam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya dalam dua sesi.
Menurut Irianto, sesi pertama yang diundang adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwagi.
Pada sesi dua, pihaknya mengundang Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB Banyuwangi.
“Sesuai KUA PPAS, ada 9 item yang menjadi skala prioritas. Pada rapat tersebut, kami menanyakan sektor-sektor apa yang menjadi skala prioritas,” kata Irianto usai menggelar rapat di ruang Komisi I, Selasa (10/10/2023).
“Prioritas utama adalah di sektor pertanian, Pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kenapa sektor pertanian menjadi prioritas utama, karena Banyuwangi ini merupakan penyangga pangan nasional,” tambahnya.
Irianto mengungkapkan, di samping itu, infrastruktur, karena Kabupaten Banyuwangi ini wilayahnya sangat luas. “Banyak infrastruktur yang harus dibenahi dan ditangani,” paparnya.
Yang paling krusial lagi, kata Ketua Komisi I, adalah permasalahan pendidikan dan kesehatan, sektor ini merupakan program wajib Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan bermutu, agar mampu bersaing dengan masyarakat global.
Sebelumnya Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam rapat paripurna dewan terkait penyampaian nota pengantar penyampaian rancangan Kebijakan Umum Anggaran.
Pendapatan Dan Belanja Daerah (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024, beberapa waktu lalu antara lain mengungkapkan, pemerintah berharap perekonomian daerah akan bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, sesuai dengan tema pembangunan tahun 2024 yaitu,”Menguatkan Ketahanan Ekonomi Dengan Menjaga Stabilitas Sosial dan Infrastruktur Terintegrasi Melalui Kolaborasi, Inovasi dan Transformasi”, yang diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang meliputi: (1) Percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan, (2) Penguatan sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata, (3) Pemulihan ekonomi akibat covid-19 dan pembukaan lapangan kerja dan (4) Perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal.
Kemudian (5) Percepatan pengurangan kemiskinan, (6) Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif, (7) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk SDM unggul, (8) Menjaga stabilitas sosial, keagamaan dan kerukunan warga dan (9) Pemantapan transformasi digital dan reformasi birokrasi.
“Selain upaya tersebut, strategi dan arah kebijakan tentunya tetap mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang tertera pada RPJMD serta memperhatikan arahan nasional di bidang ekonomi yang tertuang dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024. Strategi dan arah kebijakan ini harus lebih tajam merespon tantangan yang dihadapi dalam jangka pendek di tahun 2024 dan 2025 termasuk dukungan terhadap tahapan penyelenggaran pemilu serentak,” jelas Bupati Ipuk. (ras)
