Banyuwangi, Blok-a.com – Badan anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (20/4/2026). Agenda rapat adalah Pencermatan dan Evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD sekaligus pimpinan Banggar, Michael Edy Hariyanto, memimpin rapat yang bertempat di Ruang Khusus DPRD Banyuwangi tersebut.
Selain diikuti anggota dari lintas fraksi, acara juga dihadiri langsung olah ketua TAPD, Ir. Guntur Priambodo sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Banyuwangi beserta jajaran.
Michael Edy Hariyanto menyampaikan bahwa rapat kerja Banggar ini adalah dalam rangka evaluasi. Juga memastikan bahwa seluruh capaian kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah disepakati sebelumnya.
Seperti diketahui, pembahasan LKPJ 2025 diawali di tingkat Komisi bersama masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Selanjutnya, hasil rapat ditingkat komisi dibahas kembali dalam forum rapat kerja badan anggaran.
“LKPJ Bupati Akhir Tahun 2025 ini kita evaluasi agar tahun 2026 ini bisa semakin baik. Ada beberapa catatan atas kelemahan-kelemahan kinerja eksekutif. Di antaranya mulai dari kemiskinan, perijinan, infrastruktur hingga trik untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang kita bahas,” ujar Ketua DPD Partai Demokrat Banyuwangi tersebut.
Ia menegaskan, laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati selama ini hampir keseluruhan menunjukkan indikator kinerja yang memenuhi target, tetapi seringkali berbading terbalik dengan realitas di lapangan.
“LKPJ menunjukkan indikator kinerja yang baik, namun fakta di lapangan berbeda. Kita sebagai anggota dewan seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat sehingga dalam rapat kerja ini kita sarankan eksekutif untuk memperbaiki dan mereka menyadari,” tegasnya.
Proses evaluasi ini penting untuk memastikan pengunaan APBD tahun 2025 berjalan efektif, transparan dan berdampak langsung pada Pembangunan daerah.
“Hasil evaluasi Banggar ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD yang bertujuan untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah kedepan,” imbuhnya.
Terpisah, Ketua TAPD, Guntur Priambodo menyambut baik saran dan pendapat Banggar DPRD terkait dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2025.
“Banggar DPRD ini mengukur sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2025 sebelum di audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK,” jelasnya.
Guntur memaparkan bahwa pengukuran kinerja yang dilakukan banggar DPRD cukup bagus sebagai Langkah awal untuk memperbaiki kinerja eksekutif di tahun 2026.
“Masukan Banggar terhadap LKPJ cukup bagus. Hal ini sebagai bahan perbaikan kinerja eksekutif di tahun 2026,” pungkas Guntur. (kur/ova)