Banyuwangi, Blok-a.com – Komisi IV DPRD Banyuwangi mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan praktik penjualan seragam yang dilakukan sejumlah sekolah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Jumat (03/07/2026) lalu. Forum ini membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari pemerataan akses hingga keluhan orang tua terkait seragam.
Patemo menegaskan, tujuan utama pembahasan ini adalah meningkatkan mutu pendidikan di Banyuwangi melalui sistem penerimaan siswa yang berkeadilan.
“Kita punya niat yang sama untuk memajukan pendidikan di Banyuwangi. Sasaran kita adalah mencetak anak-anak yang cerdas dan berkompeten. Karena itu, proses penerimaan murid baru harus benar-benar adil,” tegas Patemo.
Ia juga meminta agar evaluasi SPMB dilakukan setiap tahun. “Jangan sampai sistem ini justru merugikan wali murid yang anaknya mau masuk sekolah,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menyoroti masih adanya anggapan sekolah “favorit” dan “non favorit”. Stigma itu membuat pendaftar menumpuk di beberapa sekolah saja, sehingga distribusi siswa tidak merata.
“Semua sekolah harus kita tempatkan sama. Jangan hanya mengejar sekolah yang dianggap favorit. Akibatnya sekolah lain kekurangan murid,” jelas Patemo.
Menurutnya, titik-titik sekolah yang selalu jadi rebutan saat penerimaan harus segera dicarikan solusi agar tidak terus menjadi masalah.
Selain SPMB, Komisi IV juga menyoroti pengadaan seragam sekolah. Masih banyak orang tua mengeluh karena merasa dipaksa membeli seragam dari sekolah.
“Jangan membebani masyarakat yang sudah kesulitan. Kalau antara yang mampu dan tidak mampu diperlakukan sama, lalu masih ada tekanan beli seragam di sekolah, itu tidak adil,” tandasnya.
Ia berharap sekolah memberi kebebasan kepada orang tua dan siswa untuk membeli seragam di mana saja. Asalkan warna dan modelnya sesuai aturan, tidak perlu dipermasalahkan.
“Seragam sebaiknya diserahkan ke masing-masing siswa. Kalau warna dan bentuknya sudah sesuai, tidak masalah beli di luar. Jangan sampai urusan baju, celana, atau rok justru dijadikan ajang bisnis,” pungkas Patemo. (Kur)