DPRD Banyuwangi Usulkan Kacabdin Pendidikan Diisi Pejabat Lokal Agar Koordinasi Lebih Cepat

Komisi IV DPRD Banyuwangi saat bersama HMI usai gelar rapat dengar pendapat menyangkut berbagai persoalan SPMB di Banyuwangi (foto: Istimewa)
Komisi IV DPRD Banyuwangi saat bersama HMI usai gelar rapat dengar pendapat menyangkut berbagai persoalan SPMB di Banyuwangi (foto: Istimewa)

Banyuwangi, Blok-a.com – Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, segera mengisi jabatan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi dengan ASN atau pejabat yang berasal dari Banyuwangi.

Usulan itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, usai memimpin rapat dengar pendapat bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banyuwangi di ruang Komisi IV, pada Sabtu (4/7/2026) kemarin.

Patemo menyebut permintaan ini muncul karena dalam sejumlah rapat pengawasan, Kacabdin Pendidikan Wilayah Banyuwangi jarang hadir langsung, kebanyakan diwakili staf.

Akibatnya, komunikasi dan pengambilan keputusan jadi tidak maksimal. Padahal persoalan pendidikan SMA dan SMK di daerah butuh penanganan cepat dan koordinasi yang intens dengan Pemda, sekolah, dan masyarakat.

“Ketika bicara wilayah kerja, ini Banyuwangi. Kami paling paham kebutuhan masyarakat di sini,” ujar Patemo saat dikonfirmasi, Senin (6/7/2026).

Ia menambahkan, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. Mengingat SMA dan SMK memang di bawah kewenangan provinsi.

Figur Lokal Dinilai Lebih Paham Kondisi Daerah

Komisi IV berharap Pemprov Jatim memberi kepercayaan kepada putra daerah untuk menjabat Kacabdin Banyuwangi.

“Bagaimana kalau Ibu Gubernur memberikan kepercayaan kepada guru atau ASN asal Banyuwangi untuk mengisi jabatan Kacabdin di wilayah Banyuwangi,” pinta Patemo.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, jika Kacabdin berasal dari Banyuwangi maka koordinasi dengan Pemkab, DPRD, sekolah, hingga masyarakat akan jauh lebih lancar.

“Komunikasi kita pasti lebih cepat,” imbuhnya.

Selain itu, pejabat lokal juga dianggap lebih memahami karakter wilayah, budaya, dan tantangan pendidikan di tiap kecamatan. Dengan begitu, masalah yang muncul bisa segera ditangani.

“Yang jelas dia lebih responsif dan tahu betul peta wilayah serta kondisi psikologis masyarakat di SMA dan SMK Banyuwangi,” pungkas Patemo.

DPRD berharap usulan ini bisa segera ditindaklanjuti Pemprov Jatim agar pelayanan pendidikan di Banyuwangi semakin baik. (Kur)