Banyuwangi blok-a.com – Pemerintah pusat memperkirakan jadwal pengumuman hasil pendaftaran program perlindungan sosial (perlinsos) digital di Banyuwangi akan dimulai pada awal Februari mendatang. Masyarakat yang telah mendaftar program tersebut bisa mengakses hasil pendaftaran melalui kantor desa, agen Perlinsos, dan laman Portal Perlinsos.
Rahmat Danu Andika, Principal Expert Government Technology Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyatakan bahwa hasil seleksi yang diumumkan berasal dari filter uji coba terbaru yang diterapkan.
“Hasilnya akan ditampilkan secara transparan, termasuk alasan mengapa seseorang dinyatakan layak atau tidak layak,” katanya usai sosialisasi tahapan lanjutan Digitalisasi Bansos di Pendopo Banyuwangi, pada Jumat (23/1/2026).
Untuk kebutuhan tersebut, lanjut Andika, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang menginisiasi program nasional tersebut telah melakukan sosialisasi terkait pengumuman hasil kelayakan pendaftar perlinsos dan masa sanggah ke seluruh agen perlinsos dan tokoh masyarakat di Banyuwangi selama empat hari, 20 – 23 Januari 2026.
Masyarakat yang merasa tidak mampu tapi dinyatakan tak layak menerima bansos berdasarkan hasil seleksi bisa mengajukan proses sanggah. Proses sanggah bakal berlangsung selama sebulan, dimulai setelah pengumuman hasil.
“Proses sanggah sangat mudah dilakukan. Bisa melalui agen, secara mandiri melalui Portal Perlinsos, maupun dengan datang langsung ke kantor desa untuk dibantu oleh agen yang bertugas,” imbuhnya.
Proses sanggah dilakukan untuk mendapatkan data akhir yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil sanggahan warga tersebut akan segera diproses lebih lanjut oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dicek kebenarannya, dan bila benar data otomatis akan diupdate.
Andika juga mengapresiasi upaya Pemkab Banyuwangi dalam mendukung program unggulan pemerintah pusat ini. Sebagai daerah pertama yang ditunjuk dalam uji coba pelaksanaan pelinsos digital.
“Alhamdulillah, proses perlinsos digital di Banyuwangi berjalan cukup lancar. Sejak tahun lalu, kolaborasi antar kementerian dan dukungan Pemkab dan seluruh warga Banyuwangi sangat baikl,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan menambahkan bahwa hasil akhir program Pelinsos Digital akan digunakan sebagai pijakan penyaluran dua jenis bantuan sosial ke depan, yakni bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Konsekuensinya, akan ada banyak perubahan. Penerima yang sebelumnya diketahui tidak layak akan dikeluarkan dari daftar penerima dan digantikan dengan mereka yang dinyatakan layak berdasarkan hasil pendataan terbaru ini,” jelasnya.
Lebih lanjut menurut Andy, jumlah penerima bantuan sosial dua program itu akan disesuaikan dengan kouta bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Kementerian Sosial tidak bisa menambah kuota secara langsung. Kuota di daerah ditentukan berdasarkan rasio tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Kuota hanya bisa bertambah jika Presiden menambah kuota nasional,” paparnya.
Jika jumlah warga yang dinyalakan layak menerima bansos lebih tinggi dari kuota, pemerintah akan menetapkan sistem perangkingan.
“Cara memilihnya adalah dengan mengambil urutan keluarga yang paling tidak mampu hingga mencapai batas kuota yang ada. Sisanya yang layak tetapi belum masuk kuota akan masuk dalam sistem antrean. Data ini bersifat dinamis, karena setiap tiga bulan selalu ada perubahan,” bener Andy.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menegaskan, bahwa masyarakat akan sangat diuntungkan dari program bansos digital ini.
“Karena bansos ini akan lebih tepat sasaran dan ankutabilitasnya juga terjaga,” tandas Bupati Ipuk. (Kur).
