Kabupaten Malang, blok-a.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menekankan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Malang menciptakan birokrasi yang berdampak.
Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan penekanan tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, dengan menetapkan reformasi birokrasi tematik bagi pemerintah kota maupun kabupaten.
“Jadi harus ada birokrasi yang berdampak, jangan sampai nanti ada rakyat ngomng birokrasi ini sibuk pagi sampai sore tapi dampak ke rakyatnya belum terasa,” terang Anas saat ditemui di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (17/02/2023).
Mantan Bupati Banyuwangi ini mengatakan jika suatu daerah memiliki reformasi birokrasi yang baik, maka permasalahan kemiskinan akan segera teratasi. Terlebih, sistem pelayanan digitalisasinya pun akan berjalan.
“Reformasi birokrasi bagus itu permasalahan kemiskinan harus turun, investasinya harus bertambah dan digitalisasinya harus jalan. Jika digitalisasi jalan, maka pelayanan akan cepat, bagus dan lebih murah,” urainya.
Tak berhenti disitu, lanjut Anas, belanja produk lokal di E-katalog lokalnya juga harus tumbuh. Sebab jika belanja E-katalog tumbuh maka penyerapan anggaran lebih cepat.
“Jadi kita dorong kinerja birokrasinya, supaya kedepan dampak dan hasilnya dapat dirasakan rakyat luas,” lanjutnya.
Diakhir, dalam pemaparannya, Anas juga menekankan bahwa birokrasi itu bukan tumpukan kertas, birokrasi harus lincah, dan birokrasi harus berdampak bagi masyarakat.
“Dengan pengarahan ini diharapkan Pemkab Malang bersama Forkopimda dapat bersinergi agar bisa menjadi model dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah serta dapat menghadirkan digitalisasi, administrasi pemerintahan,” pungkasnya.(ptu/lio)