Banyuwangi, blok-a.com – Setelah sukses menjalankan piloting digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), kini Kementerian Sosial (Kemensos) memilih Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah percontohan nasional sebagi lokasi uji coba Program Pemberdayaan dan Pengentasan Sosial Ekonomi PPSE.
Penunjukan disampaikan oleh Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan jajaran OPD di Banyuwangi, pada Jumat (21/08/2026) pekan lalu.
Menurut Andy, kepercayaan itu diberikan karena Banyuwangi dinilai berhasil menjalankan piloting digitalisasi Perlinsos. Model tersebut bahkan kini telah diperluas ke 43 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Model pengentasan kemiskinan tidak bisa diuji di banyak tempat sekaligus, harus fokus di satu lokasi. Karena itu kami memilih Banyuwangi sebagai percontohan. Harapannya keberhasilan Perlinsos bisa terulang di program ini,” ujar Andy.
Melalui PPSE, Kemensos ingin membangun model pemberdayaan bagi Keluarga Penerima Manfaat KPM. Tujuannya agar penerima tidak hanya bergantung pada bantuan sosial bansos, tetapi juga memiliki kapasitas ekonomi, kepemilikan aset, akses usaha, hingga mampu mandiri dan graduasi dari bansos. Model yang lahir dari Banyuwangi nantinya diharapkan bisa menjadi rujukan dan direplikasi daerah lain.
Program ini menyasar KPM penerima PKH, Sembako, dan ATENSI, serta orang tua siswa Sekolah Rakyat SR. Prioritas diberikan kepada warga yang masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN desil 1 sampai 4, berusia 19-64 tahun, dan telah menerima PKH dan/atau Sembako minimal satu tahun.
“Yang sudah memiliki usaha rintisan akan diprioritaskan karena program ini diarahkan untuk menguatkan aktivitas ekonomi yang sudah berjalan. Selain itu juga menyasar masyarakat yang memiliki risiko sosial sesuai kriteria,” jelas Andy.
Dalam pemetaan ekosistem kemiskinan di Banyuwangi, ada dua faktor kunci penurunan angka kemiskinan, yaitu aspek sektoral dan manajerial.
Secara sektoral, pemberdayaan pertanian dan penciptaan lapangan kerja formal dinilai penting. Sementara dari sisi manajerial, ketepatan data menjadi penentu. Banyuwangi dinilai sudah terbiasa menggunakan data, seperti integrasi dengan sistem UGD Kemiskinan.
“Strategi pemberdayaan masyarakat dan kemudahan investasi jauh lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan. Ketepatan data juga menjadi faktor dominan,” tambah Andy.
Untuk menyusun model tersebut, Kemensos telah menurunkan tim dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat untuk melakukan pemetaan dan riset komprehensif di Banyuwangi.
Bupati Ipuk menyambut baik kepercayaan tersebut. Saat ini angka kemiskinan di Banyuwangi tercatat 6,13 persen.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Banyuwangi atas kepercayaan dari pusat. Kami yakin program ini bermanfaat bagi warga. Tidak hanya bansos, tapi juga ada penguatan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat,” pungkas Ipuk. (Kur)
