Jember, Blok-a.com – Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan yang luar biasa dari warga Jember. Penegasan ini ia sampaikan saat mendampingi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Wringin Agung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Kamis (16/04/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan bupati untuk menjawab berbagai narasi negatif yang sempat berkembang di media sosial mengenai relevansi program tersebut.
Berdasarkan interaksi langsung di lapangan, Fawait menyebutkan bahwa masyarakat justru sangat menantikan realisasi program ini karena menyentuh kebutuhan mendasar keluarga, yakni pemenuhan gizi anak-anak sekolah dan balita.
“Kalau kami turun langsung ke bawah, baik di SD, SMP, bahkan saat siaran langsung di media sosial, yang ditanyakan masyarakat adalah kapan mendapatkan MBG,” kata Fawait saat meninjau SPPG di Desa Wringin Agung.
Lebih lanjut, Gus Fawait melihat program MBG sebagai instrumen strategis untuk memperbaiki status sosial ekonomi Kabupaten Jember. Saat ini, Jember masih mencatatkan angka kemiskinan tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya jaminan gizi gratis bagi anak-anak dan perputaran uang di tingkat desa, beban pengeluaran rumah tangga miskin dapat berkurang secara signifikan.
“Kami akan mengawal program ini agar sukses dan berharap dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Jember, yang saat ini masih tertinggi kedua di Jawa Timur,” ujarnya.
Melalui integrasi antara pemenuhan gizi dan pemberdayaan ekonomi lokal, Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen menjadikan program ini sebagai lompatan besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.
Sementara itu Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan secara detail struktur operasional dan finansial dari SPPG yang kini mulai beroperasi di Jember. Untuk melayani 800.000 penerima manfaat, diperkirakan Jember membutuhkan sedikitnya 400 unit SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan.
Setiap unit SPPG akan mengelola anggaran operasional yang signifikan, yakni sekitar Rp1 miliar per bulan. Dadan menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut dirancang untuk memberikan efek berganda bagi lingkungan sekitar, terutama dalam hal penyediaan bahan pangan dan pembukaan lapangan kerja baru.
“Sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk bahan baku, 20 persen operasional termasuk menggaji relawan lokal, dan 10 persen untuk pengembalian investasi,” jelas Dadan.
Program ini menurut Dadan tidak hanya fokus pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi solusi bagi pengangguran di tingkat desa. Penyerapan tenaga kerja dalam operasional SPPG diprioritaskan bagi warga setempat, termasuk kelompok perempuan yang ingin berkontribusi secara ekonomi.
“Program ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, termasuk ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan,” kata Dadan.
Secara nasional, BGN mencatat telah ada sekitar 26.800 SPPG yang terdaftar dan dijalankan oleh mitra pihak ketiga. Dadan menjuluki para mitra pengelola ini sebagai elemen penting dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
“Para mitra ini kami sebut sebagai pejuang Merah Putih karena membantu percepatan pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (rio/ova)