Banyuwangi, Blok-a.com – Kemacetan parah melumpuhkan akses Banyuwangi-Situbondo, terutama jalur menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Kondisi ini memicu reaksi keras Ketua DPRD Banyuwangi. Ia menyoroti kemacetan yang masih belum terurai dengan baik meski arus balik Lebaran 2026 telah berakhir.
Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menyebut situasi ini sebagai bukti nyata kegagalan Pemerintah Pusat. Khususnya dalam mengelola manajemen logistik nasional dan menyiapkan infrastruktur penyeberangan yang cukup.
Kemacetan mengular hingga belasan kilometer menghentikan roda transportasi. Juga mulai mengganggu sektor pangan dan perekonomian di wilayah Jawa, Bali, hingga NTB, akibat keterlambatan distribusi logistik nasional.
Masyarakat Banyuwangi, khususnya warga Ketapang dan sekitarnya, juga ikut terkena dampaknya. Karena kemacetan mempersulit mobilitas warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari
Sebagai legislator yang peduli terhadap hal tersebut, Made Cahyana mengingatkan. Kemacetan yang sering kali terjadi lambat laun bisa menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan yang berdampak pada perekonomian negara. Mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, baik secara materiil maupun immateril.
“Ini bukan sekadar masalah lalu lintas transportasi. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak rakyat,” tegas Made Cahyana, pada Jum’at (3/04/2026).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga memaparkan dampak sistemik yang terjadi di lapangan. Saat ini, masyarakat menanggung kerugian. Komoditas hortikultura (sayur dan buah) dari Jawa Timur yang dibawa ke Bali atau Lombok bisa membusuk di atas truk. Hewan ternak juga bisa mati akibat antrean yang lama, sementara konsumsi bahan bakar minyak (BBM) membengkak.
Selain itu, pergerakan masyarakat juga terhambat, pun harus lebih waspada saat berada di jalan. Terlebih karena terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban meninggal dunia, akibat banyaknya antrean kendaraan di jalan raya.
“Bukan hanya komoditi yang rusak akibat dari antrian panjang ini, para sopir juga bisa stres berat dan sakit kerena kelelahan,” ungkapnya.
Kondisi kemacetan panjang ini juga menjadi pemicu kenaikan harga harga kebutuhan pokok. Kemudian akan meningkatkan inflasi daerah yang mengakibatkan lonjakan harga barang. Ujung-ujungnya, masyarakat-lah yang dirugikan.
Solusinya Bukan Menambah Kapal, tetapi Jumlah Dermaga
Menurut Made Cahyana yang asli Desa Ketapang, penambahanan jumlah kapal tidak akan membantu mengurai kemacetan jika dermaganya kurang.
“Kapal sudah banyak tapi tempat sandarnya kurang. Sistem tiba-bongkar-berangkat dan penambahan kapal Nesar yang dilakukan pemerintah hanyalah bersifat sementara, atau sebagai obat pereda sebentar saja, karena tidak bisa menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya,” papar.
Merujuk pada data yang ada, di lapangan masih banyak kapal yang justru menganggur tidak bisa beroperasi dan banyak kapal antri sandar dalam waktu yang cukup lama. Made menegaskan bahwa bottleneck dalam persoalan ini terletak pada minimnya jumlah dermaga, bukan jumlah kapal.
“Pemerintah harus lebih serius. Mau ditambah sebanyak apapun kapal, kalau tidak ada tempat sandarnya bakal percuma. Kemacetan ini sudah menjadi ritual tahunan yang menyiksa rakyat, khususnya Banyuwangi,” tandasnya.
Banyaknya kapal menunggu sandar juga bisa berpotensi adanya kecelakaan kapal di laut. Pemerintah harus hadir mencegah kecelakaan kapal terjadi lagi di Selat Bali dengan menyiapkan segala infrastrukturnya.
“Jangan sampai nanti tol jadi, malah akan lebih parah jika pemerintah tidak bersiap mulai sekarang. Jangan hanya sibuk retorika kalau di lapangan rakyat masih terjebak hingga 12 jam. Bahkan masih harus ngantri sandar berjam-jam di laut dengan risiko yang lebih besar untuk keselamatan mereka,” ujarnya dengan nada tinggi.
Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, Made mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah luar biasa. Ia menuntut pemerintah segera melakukan langkah strategis yang kongkret, seperti merealisasikan pembangunan dermaga baru dan koordinasi lintas sektoral dengan stakeholder.
“Jalur Ketapang-Gilimanuk ini adalah urat nadi ekonomi. Jika tersumbat, ekonomi rakyat mati. Saya minta pemerintah segera hadir dengan solusi, bukan sekadar datang untuk meninjau lalu pulang tanpa hasil,” pungkasnya. (kur/ova)