Jember, Blok-a.com – Pemerintah Kabupaten Jember secara resmi memaparkan peta jalan pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal itu disampaikan dalam forum koordinasi strategis di Universitas Jember, Senin (13/04/2026). Fokus utama kebijakan ini adalah sinkronisasi penggunaan aset lahan negara dengan pemberdayaan masyarakat berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bupati Jember, Gus Fawait, memaparkan fakta-fakta mendalam mengenai tantangan sosiologis yang dihadapi sekitar 90.000 kepala keluarga di wilayah tersebut. Program ini dirancang untuk memberikan akses legal bagi masyarakat miskin ekstrem dalam mengelola lahan secara berkelanjutan.
Secara faktual, Kabupaten Jember memiliki karakteristik geografis yang unik. Di mana pemukiman penduduk banyak berbatasan langsung dengan area perkebunan milik PTPN dan kawasan hutan di bawah naungan Perhutani. Kondisi ini menciptakan paradoks ekonomi jika tidak dikelola dengan tepat.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat potensi seluas 36.000 hingga 38.000 hektare lahan hutan sosial, yang dapat dioptimalkan melalui program Perhutanan Sosial.
Gus Fawait menjelaskan bahwa angka 90 ribu KK di desil 1 bukanlah sekadar deretan angka statistik, melainkan target intervensi yang memerlukan ketepatan sasaran. Strategi yang diusung adalah mengawinkan aset lahan tidur dengan tenaga kerja dari kelompok miskin tersebut.
“Kami mendorong pemanfaatan lahan tidur milik PTPN dan Perhutani untuk dijadikan basis ekonomi produktif. Ini adalah solusi konkret untuk menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan tanpa harus membebani APBD secara berlebihan,” jelasnya dalam paparan teknis di Gedung Soedjarwo.
Satu fakta yang menonjol dalam forum tersebut adalah capaian penurunan angka kemiskinan Jember yang menduduki peringkat salah satu yang tercepat di Provinsi Jawa Timur.
Namun, pemerintah daerah tetap memposisikan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas utama. Pasalnya, kelompok desil 1 memerlukan intervensi yang berbeda dengan kelompok miskin biasa. Mereka membutuhkan kedaulatan atas akses produksi, yang dalam hal ini adalah lahan.
Dalam forum tersebut, hadir pula pemangku kepentingan utama untuk memberikan validasi teknis. Benny Hendricrianto, Koordinator Manajer Kebun Wilayah Jember PTPN 1 Regional 5, serta Wawan Tri Wibowo dari Perum Perhutani Jawa Timur, secara faktual mendengarkan kebutuhan pemda akan sinkronisasi jadwal dan regulasi.
Selain itu, keterlibatan Kantor Pertanahan (BPN) Jember melalui Ghilman Afifuddin menjadi krusial untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan ini tidak menabrak aturan hukum agraria yang berlaku.
Langkah sinkronisasi ini juga melibatkan koordinasi vertikal ke Kementerian Kehutanan. Tujuannya adalah memastikan bahwa program intervensi seperti bibit, pendampingan teknis, dan akses pasar bagi hasil hutan sosial dapat berjalan beriringan.
Dengan basis data DTKS yang kuat, Gus Fawait optimistis bantuan tidak akan salah alamat. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bukti bahwa penyelesaian masalah kemiskinan di Jember dilakukan melalui pendekatan multidimensi yang menggabungkan kebijakan pemda, kekuatan korporasi negara, dan dukungan akademisi serta legislator daerah. (rio/ova)