Banyuwangi, blok-a.com – Musim kemarau masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pun rutin melakukan pendistribusian air bersih ke daerah terdampak dan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, menyampaikan bahwa pemkab telah menetapkan status siaga kekeringan sejak beberapa bulan lalu.
Hal itu dikuatkan dengan surat keputusan (SK) bupati tentang siaga kekeringan di Banyuwangi.
“Sejak bulan Juli lalu, pemkab sudah menetapkan siaga kekeringan. Kami juga telah memetakan sejumlah wilayah yang biasanya terdampak oleh musim kemarau,” ujar Guntur Priambodo, Jumat (11/10/2024).
Sebagai langkah antisipasi, pemkab Banyuwangi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan mitigasi dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah-wilayah yang terdampak maupun berpotensi kekeringan.
“Pendistribusiannya dilakukan oleh BPBD dengan mengirim tangki-tangki air bersih ke titik-titik yang membutuhkan. Distribusi ini akan berlangsung hingga musim kemarau berakhir,” jelasnya.
Guntur juga mengimbau masyarakat agar segera melapor jika mengalami kekurangan air, sehingga BPBD dapat segera mengambil tindakan.
“Segera laporkan jika ada kekurangan air, agar bisa ditindaklanjuti oleh BPBD,” tambahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Banyuwangi, Danang Hartanto, mengungkapkan bahwa distribusi air bersih telah dilakukan sejak 22 Juli hingga 30 September 2024, dengan total air bersih yang telah disalurkan mencapai 275 ribu liter.
“Karena musim kemarau masih berlangsung, distribusi air bersih akan diperpanjang hingga 20 November mendatang,” kata Danang.
Pendistribusian ini telah dilakukan ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan maupun berpotensi kekeringan. Ada 10 kecamatan, yakni Wongsorejo, Bangorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Srono, Cluring, Siliragung, Pesanggaran, Kabat, dan Glagah.
Selain itu, BPBD juga melayani permintaan air bersih dari desa atau kecamatan yang mengajukan permohonan.
“Kami juga bekerja sama dengan PUDAM Banyuwangi dalam penyaluran air bersih, dan terus memantau wilayah mana saja yang membutuhkan suplai air,” lanjutnya.
Danang menambahkan bahwa sebagai langkah antisipasi kekeringan di persawahan, pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan menerapkan sistem gilir air bagi para petani. Salah satu contoh penerapan sistem ini dilakukan oleh Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) di wilayah Bangorejo.
“Sistem gilir diterapkan dengan sinkronisasi antara Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), PPA, dan Korsda,” pungkas Danang Hartanto.(kur/lio)